Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat DPRD

Dataset ini berisikan indeks kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Nilai indeks didapatkan dari survey kepuasan terhadap pelayanan lingkungan internal dan eksternal di Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dan nilai persepsi yang digunakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun interval nilai indeks pada data ini antara lain, Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99

Agregat Indeks Terhadap Nilai 1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 2.Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 3.Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah, 4.Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, 5. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, 6. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 7. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 8. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Fasilitasi Keprotokolan, 9. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, 10. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 11. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Administrasi DPRD.