Jumlah urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah yang berhasil dicapai

Konsepurusan pemerintahan umumDefinisi / DetailUrusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah kepada camat yang sudah dicapai sebagai bentuk pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota berpedoman pada peraturan pemerintah Klasifikasi1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; 7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal UkuranJumlahSatuanUrusanKegiatan Statistik Penghasil DataKompilasi Produk AdmnistrasiKeterangan