INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.

Persentase Kondisi Jaringan Irigasi yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Berdasarkan Wilayah Daerah Irigasi di Jawa Barat

Dataset ini berisi data persentase kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah berdasarkan wilayah daerah irigasi di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016 s.d 2023. Dataset terkait topik Lingkungan Hidup ini dihasilkan oleh Dinas Sumber Daya Air yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.  Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.wilayah_daerah_irigasi: menyatakan wilayah daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah dengan tipe data teks.kondisi_jaringan_irigasi: menyatakan kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah dengan tipe data teks.baik: menyatakan kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah dalam kondisi baik.rusak ringan: menyatakan kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah dalam kondisi rusak ringan.rusak sedang: menyatakan kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah dalam kondisi rusak sedang.rusak berat: menyatakan kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah dalam kondisi rusak berat.persentase_kondisi_jaringan: menyatakan persentase kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah dengan tipe data numerik.satuan: menyatakan satuan dari pengukuran persentase kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah dalam persen dengan tipe data teks.tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.

Data and Resources

Metadata

Field Nilai
Sumber https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/persentase-kondisi-jaringan-irigasi-yang-menjadi-kewenangan-pemerintah-berdasarkan-wilayah-daerah-irigasi-di-jawa-barat
Versi None
Produsen Data None
Email Produsen Data None
Walidata None
Email Walidata None
Periode Data
Akses Data
Kode Daftar Data
Kode Indikator MMS
Kode Standar Data
Satuan
Ukuran
Jenis Data
Kategori
Data Prioritas
Kriteria Prioritas
Indikator Prioritas
Tipe Instansi
Old Package ID
Catatan Kurator
Catatan Tambahan Kurator
Kurator
Review Status
Kode Metadata Indikator
Kode Metadata Kegiatan
Interpretasi
Metode Perhitungan
Rumus
Variabel Disaggregasi/Klasifikasi
Kode Referensi
Indikator Komposit
Level Estimasi
ID Kegiatan MMS
ID Kegiatan
Judul Kegiatan
Tahun Kegiatan
Jenis Statistik
Cara Pengumpulan Data
Sektor Kegiatan
Identitas Rekomendasi
Instansi Penyelenggara
Alamat Instansi
No. Telepon Instansi
Email Instansi
No. Faksimile Instansi
Unit Eselon 1
Unit Eselon 2
Nama Penanggungjawab
Jabatan Penanggungjawab
Alamat Penanggungjawab
No. Telepon Penanggungjawab
Email Penanggungjawab
No. Faksimile Penanggungjawab
Latar Belakang Kegiatan
Tujuan Kegiatan
Kegiatan Ini Dilakukan
Frekuensi Penyelenggara
Tipe Pengumpulan Data
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
Metode Pengumpulan Data
Sarana Pengumpulan Data
Unit Pengumpulan Data
Jenis Rancangan Sampel
Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir
Metode Yang Digunakan
Kerangka Sampel Tahap Terakhir
Kerangka Sampel Tahap Terakhir
Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama
Unit Sampel
Unit Observasi
Apakah Melakukan Uji Coba
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Petugas Pengumpulan Data
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas
Jumlah Petugas Supervisor
Jumlah Petugas Enumerator
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tahapan Pengolahan Data
Metode Analisis
Unit Analisis
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Ketersediaan Produk Tercetak
Ketersediaan Produk Digital
Ketersediaan Produk Mikrodata
Nama Produsen Data
Total MS-VAR
Total MS-IND
Periode Submission