Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial

Satuan : Persen. Berdasarkan Perda 4 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Berdasarkan Permensos No. 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Bab III Pasal 4, sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri atas: (1) tenaga kesejahteraan sosial, (2) pekerja sosial profesional, (3) relawan sosial, dan (4) penyuluh sosial. SDM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta antara lain (i) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, (ii) Pekerja Sosial Masyarakat, (iii) Karang Taruna, (iv) Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan juga mencakup PSKS. SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang telah diberikan pembinaan penilaian, bimbingan teknis, pemberian dana dalam rangka melaksanakan operasional kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diharapkan mampu berperan aktif melakukan pemberdayaan sosial di lingkungannya sesuai lingkup tugas, fungsi, dan perannya masing-masing. Mampu berperan aktif yang dimaksud adalah mampu melaksanakan tugas, fungsi, dan peran masing-masing seperti melakukan pendampingan kepada warga masyarakat yang memerlukan layanan sosial, mencegah terjadinya masalah sosial, memberikan konsultasi pada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Pada kondisi awal (tahun 2021) data tidak tersedia (N/A) karena kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. Metode Pengukuran: Jumlah SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang mampu berperan aktif dalam melakukan pemberdayaan sosial dibagi jumlah SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang terdata x 100%.